Dewan Semprit PU, 60% Pekerjaan Amburadul

25 November 2014 - 10:34:32 | 2727 | BERITA DAERAH

DL/25112014/Pesawaran

----  Sepak terjang pembangunan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (PU) di kabupaten Pesawaran mendapat perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten setempat. “Peluit” Dewan berbunyi khususnya untuk mutu bangunan yang dikerjakan oleh PU selama ini. Dalam sidang paripurna dewa setempat, Senin (24/11).

Dalam pandangan fraksi PPP Nurani Rakyat, yang disampaikan Supriadi menyampaikan pernyataan keras mengenai kinerja PU. “ Fraksi kami sangat mendukung program kerja bupati untuk memajukan daerah ini. Namun melihat kenyataan di lapangan ternyata hasilnya amburadul dan perlu ditinjau ulang, jika tidak ingin menimbulkan masalah di masa depan. Menurut kami 50 hingga 60% pekerjaan yang dilakukan PU cacat secara teknis.” Ujar Supriadi.

Ia menegaskan bahwa pekerjaan PU saat ini akan mempengaruhi penganggaran tahun 2015, karena kualitas bangunan yang dibuat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kritik tajam juga ditujukan kepada dinas Kelautan dan Perikanan yang PADnya sangat minim, dan harus ditingkatkan lebih baik lagi di masa depan. “Dari catatan yang ada kami masih sangat miris dengan hasil PAD dari DKP, masih bisa ditingkatkan lebih baik dan maksimal.” Tambahnya.

Dewan juga  memberikan catatan atas PAD keseluruhan kabupaten Pesawaran yang dalam satu tahun hanya menghasilkan Rp.35,7 miliar. Angka tersebut dinilai sangat kecil, dibanding dengan potensi yang dimiliki daerah ini.

Disinyalir ada kebocoran di beberapa sektor, sehingga pendapatan PAD tidak maksimal. “Ini miris sekali, di kabupaten yang sangat potensial ini hanya menghasilkan PAD yang minim begini. Kalau mau jujur dari PAD sektor pajak bangunan pedesaan, pengolahan parkir, pengujian kendaraan bermotor, izin trayek KIR dan menara Telkom serta retribusi sewa kekayaan daerah bisa lebih dimaksimalkan. Untuk itu, Dispenda harus proaktif untuk mengejar target PAD yang belum tergarap," katanya.

Sementara itu, dari fraksi PAN menyoroti masih belum terpenuhi bidan desa setiap desa. Diharapkan ke depan, Dinas Kesehatan memenuhi kuota bidan desa melalui PTT daerah. "Ini dimaksudkan untuk pemerataan pelayanan kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak.” Kata Saptoni.

PAN juga menyoroti Dinas Pendidikan agar melakukan evaluasi tenaga PNS guru agar tidak terjadi penumpukan di sebuah daerah dan kekosongan di daerah terpencil.

Wakil bupati Pesawaran Musiran, mewakili bupati menegaskan bahwa legislatif dan eksekutif adalah sebagai mitra yang melakukan penyusunan RAPBD secara bersama-sama berdasarkan nota kesepahaman. (rd-010)