X

*** TERIMA KASIH ANDA TELAH SAKSIKAN DETIKLAMPUNG STREAMING TV SETIAP HARI ***      *** Video on Demand kami siapkan atas saran & permintaan masyarakat pembaca setia detiklampung.com *      MOHON MAAF SELAMA SEPEKAN, KAMI TIDAK DAPAT DIAKSES KARENA SEDANG ADA PERBAIKAN. NAMUN SAAT INI SUDA      

DPD dan Pemerintah Fokus Kerjasama Otda

  • dibaca 1438 kali

    DL/20022014/JAKARTA

    Komite I DPD RI dan pemerintah menyepakati fokus kerjasama otonomi daerah dalam forum Focus Group Discussion (FGD) di Gedung Nusantara V Kompleks DPR Senayan, Jakarta, Rabu (19/2). Kerjasama ini mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

    Rapat kerja (raker) DPD RI dan pemerintah dipimpin oleh Wakil Ketua Komite I Drs. H. Kamaruddin (Sultra), M.H dan Senator Drs. H. Abdurachman, M.AP (Banten) serta Ketua Tim Kerja RUU Kawasan Megapolitan Jabodetabekjur H. Dani Anwar (DKI Jakarta).

    Raker melibatkan Komite I sebagai alat kelengkapan DPD RI serta pemerintah pusat meliputi Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas RI, Kemenkeu, Kementerian PU, Kemenpera, Kemenhub, Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional. Mereka membentuk Focus Group Discussion (FGD).

    Setelah mendengar pemaparan maupun diskusi intensif anggota Komite I DPD RI dan pemerintah, maka FGD menyepakati penguatan kerjasama  otonomi daerah demi percepatan pembangunan dan peningkataan kesejahteraan masyarakat.

    FGD menyepakati DPD RI melakukan kajian mendalam termasuk berbagai peraturan perundang-undangan. Kajian ini berkaitan dengan inisiatif DPD RI untuk menyusun Naskah Akademik RUU Jabodetabekjur. RUU ini menata pengelolaan kawasan DKI Jakarta sebagai ibukota negara dengan wilayah sekitarnya.

    Seluruh pemikira dalam FGD merupakan pijakan utama dalam rangka penyempurnaan kebijakan penataan ibukota negara beserta kawasan megapolitan. FGD akan memperkuat koordinasi antar kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah. Cara ini menjadi solusi atas tumpang tindihnya kewenangan pengelolaan kawasan strategis.(rd-10)

  • Berita Terkait

  • Herman : Ini Musibah, Mereka Harus Dibantu

    BPN Tantang Bagian Pemerintahan

    DPD Inventarisasi Pengawasan UU Cagar Budaya

  • Belum Ada Komentar

  • Isi Komentar