DPD Inventarisasi Pengawasan UU Cagar Budaya

20 Februari 2014 - 16:09:52 | 324 | BERITA DAERAH

DL/20022014/JAKARTA

Dewan Perwakilan daerah (DPD) RI tengah menginventarisasi pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Agenda ini melibatkan senator asal Lampung, Ahmad Jajuli.

Wakil Ketua Komite III DPD RI Isti B Syaroh memimpin pleno hasil kunjungan kerja inventarisasi materi pengawasan pelaksanaan UU cagar budaya di Gedung DPD RI Kompleks Senayan Jakarta, Senin (17/2).

Ahmad Jajuli bersama sembilan senator hadir sejak awal pembahasan. Tujuh senator izin, lima sedang bertugas dan sisanya absen tanpa keterangan.

UU cagar budaya mendorong partisipasi masyarakat dalam melestarikan cagar budaya. UU Nomor 11 tahun 2010 merupakan pengganti UU Nomor 5 Tahun 1992. Undang-undang lama membebani masyarakat dengan kewajiban tidak merusak situs. Sementara undang-undang baru justru melibatkan masyarakat dalam pelestarian cagar budaya.

UU Nomor 11 Tahun 2010 juga melindungi keberadaan peninggalan sejarah bawah laut. UU ini sekaligus memperbaiki kekurangan UU lama yang belum mengatur tentang benda kuno bawah air.

Kawasan situs bersejarah perlu perlindungan agar para ahli arkeologi bisa meneliti konteks sejarah. Implementasi UU baru butuh dukungan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang museum, perlindungan, dan register nasional cagar budaya.(rd-10)