Ini Enam Poin Arahah Jokowi Pada Rapat BNPB

04 Februari 2019 - 17:47:02 | 6993 | NASIONAL

DL/02022019/SURABAYA

---- Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan (Lamsel) Nanang Ermanto menghadiri rapat koordinasi (rakor) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) se-Indonesia tahun 2019.

Acara yang digelar di Jatim Expo, Surabaya, Jawa Timur, dibuka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Kepala BNPB Letjen Doni Monardo. Acara pembukaan ditandai dengan pemukulan kentongan, Sabtu 2 Februari 2019.

Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamsel Wahyu Hidayat mendampingi Kepala BPBD Lamsel I Ketut Sukerte mengatakan, terdapat enam poin penting yang disampaikan Presiden RI Jokowi dalam arahannya.

Pertama, Jokowi menegaskan, perencanaan pembangunan di daerah, terutama tata ruangnya harus mematuhi zonasi rawan terkena bencana serta memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana.

Pemerintah daerah juga diminta harus tegas terhadap daerah mana yang rawan bencana sehingga tidak boleh ditinggali manusia dan mana daerah yang aman. 

“Perencanaan pembangunan di daerah tentu berkaitannya dengan bupati, wali kota, gubernur dan Bappeda. Jadi kita harus merencanakan dan berani atau melarang masyarakat membangun di zona merah bencana,” ujar Jokowi, seperti dikutip Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Lamsel, Wahyu Hidayat kepada Diskominfo Lamsel.

Kemudian, dalam perencanaan pembangunan, pemerintah daerah juga diminta untuk melibatkan pakar serta ahli kebencanaan. Sehingga dapat mengetahui betul mana daerah yang rawan bencana alam dan mana yang dapat ditempati manusia. 

Tujuannya, supaya masyarakat mampu untuk memprediksi ancaman dan mengantisipasi serta mengurangi dampak bencana.

“Misalnya, ada potensi pergeseran lempengan yang berdampak bencana. Nantinya, hasil penelitian dan kajiannya harus disosialisasikan kepada masyarakat melalui tokoh agama dan pemerintah daerah," imbuhnya.

Selanjutnya, Jokowi mengatakan, kepala daerah di masing-masing provinsi (Gubernur) akan sekaligus menjadi Komandan Satgas Penanganan Bencana apabila terjadi bencana di wilayahnya.

Menurut Jokowi, gubernur bisa berkoordinasi dengan Pangdam, Kapolda, hingga jajaran BPBD untuk membentuk satuan tugas bersama.

"Jangan belum apa-apa dilempar ke pusat. Namun, daerah juga harus siap, bersama-sama ambil tanggungjawab penuh," tegasnya.

Berikutnya, Jokowi menekankan pentingnya sistem peringatan dini bencana. Hal ini mengingat Indonesia berada dalam daerah rawan bencana.

"Daerah harus mulai membangun sistem peringatan dini terpadu yang nantinya tersebar di beberapa titik. Sistem ini harus ada dan disiapkan dengan koordinasi yang melibatkan seluruh kementerian terkait," tuturnya.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga harus melakukan edukasi kebencanaan secara terus menerus. Baik di rumah-rumah, sekolah-sekolah melalui tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat maupun media massa.

"Termasuk juga pemasangan papan-papan peringatan dan rute evakuasi harus jelas. Sehingga, ketika terjadi bencana masyarakat tidak sulit menentukan rute," paparnya.

Terakhir, pemerintah daerah juga harus membuat simulasi bencana secara berkala dan teratur untuk mengingatkan kesadaran masyarakat secara berkesinambungan sampai ke tingkat pemerintahan yang paling bawah.

"Lakukan simulasi sebanyak mungkin, sehingga masyarakat akan siap dalam menanggulangi bencana sekaligus memnimalisir terjadinya korban jiwa," pungkasnya.

Rakor nasional BNPB tahun ini mengankat tema, “Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita”. 

Acara tersebut turut dihadiri ribuan peserta dan tamu undangan mulai dari gubernur, bupati, wali kota, Bappeda, Kapolda, hingga para Kepala BPBD se-Indonesia. (kmf/Ris)