Jodri diperiksa Satgas Anti Mafia Bola

31 Januari 2019 - 17:46:33 | 15228 | OLAHRAGA

DL/31012019/Jakarta

---- Gencarnya kerja tim Satgas Antimafia Bola terus melakukan penelusuran, guna membersihkan pelaku mafia bola di Indonesia. Mereka segera memanggil Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono untuk mendalami kasus pengaturan skor. Joko akan diperiksa sebagai saksi.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan Joko dijadwalkan pada Kamis 24 Januari 2019.

Hal itu sesuai permintaan Joko yang sebelumnya meminta penundaan pemeriksaan karena harus mempersiapkan Kongres Tahunan PSSI di Bali,  Minggu 20 Januari 2019.

Joko seharusnya diperiksa pada pekan lalu. "Nanti kalau sudah ada update-nya akan diinfokan. Beliau bersedia memberikan keterangan," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin 21 Januari 2019.

Dedi menambahkan, kepolisian juga tak menutup kemungkinan untuk meminta keterangan dari mantan ketua umum PSSI Edy Rahmayadi. Namun, hal itu bergantung dari hasil pemeriksaan dan barang bukti yang diterima Satgas Antimafia Bola.

Saat ini, menurut Dedi, Satgas Antimafia Bola tengah fokus pada pengusutan kasus pengaturan skor di Liga 3. Setelah pengusutan di Liga 3 selesai, akan berlanjut ke Liga 2, Liga 1, hingga pertandingan-pertandingan internasional.

Ia mengungkapkan, pihaknya sudah memiliki pintu masuk untuk melakukan pengusutan di Liga 2. "Jadi kita usut secara bertahap. Kita jangan terlalu buru-buru," ujar dia.

Satgas Antimafia Bola, menurut dia, juga sedang berusaha menyelesaikan berkas perkara empat orang yang telah ditetapkan tersangka. Keempat tersangka tersebut, yakni anggota Komite Eksekutif PSSI Johar Lin Eng, mantan komisi wasit Priyanto dan anaknya Anik Yuni, serta anggota Komisi Disiplin PSSI Dwi Irianto.

"Beberapa orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka khusus yang menyangkut masalah di Liga 3 akan terus dimintai keterangan dalam pekan ini," kata dia.

Joko menyatakan siap memenuhi panggilan Satgas Antimafia Bola untuk memberikan keterangan terkait kasus pengaturan skor. Dia menegaskan, PSSI di bawah kepemimpinannya berkomitmen untuk bersinergi dengan kepolisian untuk memberantas mafia sepak bola.

"Akan ada penjadwalan ulang. Ini bagian dari kolaborasi," kata Joko seusai Kongres Tahunan PSSI.

Komitmen PSSI mengatasi pengaturan skor diwujudkan melalui pembentukan Komite Integritas. Komite itu bertugas memerangi pengaturan skor, memanipulasi pertandingan, serta membangun sinergi dengan pemangku kepentingan lain, terutama pihak kepolisian.

Ketua Komite Khusus (Ad Hoc) Integritas PSSI Ahmad Riyadh mengatakan, agar menjalankan tugas secara maksimal, organisasi yang dipimpinnya itu akan beranggotakan orang-orang non-sepak bola, meliputi akademisi hingga polisi.

"Saya berharap, dari para anggota akan ada yang merupakan ahli hukum, berasal dari instansi hukum, misalnya kejaksaan atau pengadilan, kepolisian ataupun dari akademisi," ujar Ahmad.

Ketua dan wakil ketua Komite Integritas diberikan waktu maksimal dua pekan oleh kongres PSSI untuk membereskan organisasi.

Selain mencari lima sampai tujuh anggota, Komite Integritas juga mesti membuat program dan prioritas kerja yang selanjutnya dilaporkan kepada komite eksekutif (exco) PSSI untuk ditetapkan.

"Nanti setelah lima atau tujuh orang anggota terkumpul baru kami tentukan program dan prioritasnya apa. Kami mau meniru Komite Ad HocAFC yang bekerja sama dengan macam-macam pihak seperti Interpol," tutur Ahmad.

Secara umum, menurut dia, Komite Integritas dapat memberikan data terkait adanya gejala tidak beres dalam suatu laga. Data yang diperoleh dari berbagai sumber akan dianalisis, apakah kasus itu masih masuk ranah PSSI atau kepolisian.

Wakil Ketua Komite Ad Hoc Integritas PSSI Azwan Karim yakin pihaknya dapat bekerja sama dengan baik meski dirinya dan sang ketua, Ahmad, tinggal berjauhan. Ahmad merupakan ketua asosiasi provinsi PSSI wilayah Jawa Timur. Sementara Azwan Karim adalah direktur klub Persita Tangerang yang juga sekretaris jenderal PSSI periode 2015-2016.

"Komite itu tidak ada kantor. Begitu kami mau rapat, bisa saja, misalnya dilakukan di kantor PSSI atau di luar. Tidak ada masalah," kata Azwan. (*/dbs)