Mantan Bupati Lamsel Didakwa Gratifikasi Rp72 M

23 Desember 2018 - 15:07:13 | 3402 | HUKUM & KRIMINALITAS

DL/23122018/Bandarlampung,

------ Bupati Lampung Selatan (nonaktif) Zainudin Hasan, menjalani sidang perdana atas perkara  suap fee proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Pemataan Ruang (PUPR) di lingkungan Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), Provinsi Lampung.

Zainudin yang mengenakan pakaian batik serta kopian warna hitam didampingi oleh empat penasehat hukumnya untuk mendengarkan pembacaan surat dakwaan oleh tiga Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) di ruang Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Bandarlampung.

Dari isi dakwaan JPU dari KPK, Wawan Yunarwanto mendakwa Zainudin dengan pasal Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yaitu pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Kemudian pasal 12 huruf i Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana, dan pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

"Untuk perkara TPPU dikenakan pasal 3 ayat (1) huruf a, c dan e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik lndonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang," kata JPU membacakan dakwaanya di Bandarlampung, Senin.

Dalam dakwaan itu juga, JPU dari KPK menyebutkan bahwa Zainudin bersama Agus Bhakti Nugroho, Anjar Asmara, Hermansyah Hamidi, dan Syahroni telah menerima uang tunai secara bertahap dari

tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp72.742.792.145,00. Uang tersebut diterima agar Zainudin dan empat lainnya dapat memberikan jatah proyek pada Dinas PUPR, Kabupaten Lampung Selatan dari tahun anggaran 2016 sampai tahun anggaran 2018 kepada rekanan.

"Zainudin terima uang dari rekaman Gilang Ramadhan, Aar, Abah Ntis, Alimin, Amas atau Irawan, Amrul atau Ind, Andi R, Andi atau Irawam, Andre T, Madre ST, Angga, Baharudin atau Ertan, Baherami, Beni atau Ali, Darma, Edo, Eman, Erlandy IY, Erwin, Firman KLD, Firman Nasdem, Hanafi, Hartawan, Hasan IY, Hendra PT, Herwan Lampos, Ibam, Iksan IY, Indra IY, Irul BR, Iyoh, Jeja atau GN, Kasraji CP, Khairul IY, Lamdo, Mad Lela, Mahbun IY, Muslihum, New IY, Nurhusin, Oki Jajuli, Ozi, Pak

Anu, Rahmar, Riza Rio, Rohman atau GN, Rudi Apriadi, Ruslan, Rusli Hendra, Saiful Azymar, Saiful Jaro, Sulaiman atau Ijal, Sultan, Tandu Rita, Tedi atau Olo, Tdy KLD, Tomy, Wahyu, Wawan Iqbal, Widodo, Windi, Yudi, Uyung, Sofyan, Iskandar ALIAS Kandar, Wahyu Lesmono, Bobby Zulhaidir, Ardy,

Eka May, Eddy Waluyo, Yati, Sumardi, Tulus, Rusman Effendi dan Ahmad Bastian," kata JPU menerangkan. (ver)