Walikota Metro Tanggapi Usulan DPRD Terkait Penataan ASN

06 Desember 2018 - 14:57:38 | 5535 | BERITA DAERAH

DL/05122018/Kota Metro

---- Wali Kota Metro, Achmad Pairin menanggapi atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat daerah  (DPRD) Kota Metro untuk melakukan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) sektor tenaga pendidik, Rabu 5 Desember 2018.

 Sebelumnya, DPRD menilai, keadaan tidak tertatanya tenaga kerja terdidik atau guru, utamanya yang berstatus PNS, membuat beberapa sekolah di Kota Metro harus dipadati oleh guru honorer. 

Selain itu, pertimbangan lain yang mengharuskan adanya penataan ASN ini adalah perihal gaji yang diterima guru honorer jauh dari kata cukup. Hal ini dikarenakan gaji yang diterima guru honorer berasal dari hasil persentase dana BOS yang bersifat stagnan yaitu 15 persen. 

Maka, secara matematis, ditemukan satu prinsip sederhana yaitu, semakin banyak guru honorer pada sebuah sekolah, semakin sedikit gaji yang diterima oleh guru honorer tersebut. Jadi, keteraturan guru berstatus ASN menjadi penting untuk menekan jumlah guru honorer di sekolah tertentu. 

Menyikapi hal ini, Walikota Metro Ahmad Pairin menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada dampak signifikan dari keadaan tersebut lantaran pembelajaran tetap berlangsung dengan tenaga pendidik yang ada.

Namun, bukan berarti penataan ASN yang diusulkan DPRD tidak akan dilaksanakan. "Selama ini kan sudah ada guru honor tambahan dan selama ini sudah bisa berjalan dengan baik bersama tenaga yang ada, saya rasa tidak ada masalah," tegasnya.

Belum selesainya proses seleksi CPNS membuat pemerintah harus bersabar menunda penataan ASN seperti yang diusulkan oleh DPRD. 

 "Nanti kita lihat juga, sekarang kan masih ada proses penerimaan CPNS. Kita kan belum tau, berapa targetnya, dan terpenuhinya berapa, baru kita tata agar merata terutama tenaga pendidik atau guru,” jelasnya. 

Setelah hasil seleksi CPNS diketahui, lanjutnya, pemerintah akan lebih leluasa untuk membahas mengenai usulan tersebut. Hasil inilah yang nantinya akan menjadi referensi pemerintah untuk melakukan analisis terhadap kuantitas tenaga pendidik (ASN) yang dibutuhkan. (Igun)