BPOM RI Musnahkan Obat dan Makanan Ilegal Rp 22,5 Miliar

07 Februari 2014 - 16:24:13 | 2835 | BERITA DAERAH

DL/07022014/Jakarta

Kepala badan pengawasan obat dan makanan (BPOM) RI, Dr Roy A Sparringa, menyampaikan hasil pengawasan obat dan makanan tahun 2013, rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2014 dan kerjasama dengan pihak luar negeri dalam perkuatan sistem pengawasan obat dan makanan di entry points, dalamrapat dengar pendapat (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (04/02).

“Pada Tahun 2013, BPOM RI menjadi instansi pusat dengan indeks integritas tertinggi dari 85 instansi pemerintah yang disurvei dengan indeks 7,69 hasil survey integritas sektor publik oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK). Evaluasi kinerja tahun 2013, BPOM RI melaksanakan pemusnahan obat dan makanan illegal baik di pusat maupun di daerah seperti Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Serang, Palangkaraya, Kupang, batam, Semarang, Jayapura, Banjarmasin, Yogyakarta, Mataram, Denpasar, Manado, Pontianak dan Medan dengan total keekonomian mencapai Rp 22, 5 Miliar,” jelasnya.

BPOM RI telah melakukan perkuatan pengawasan pre-market melalui penilaian yang berbasis elektronik, pemantapan surveillance obat dan makanan post-market, pemeriksaan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan.

Dampak pengawasan di sarana produksi adalah peningkatan ketersediaan produk yang memenuhi syarat jaminan mutu karena dihasilkan oleh produsen yang telah memenuhi ketentuan cara pembuatan yang baik, yang secara tidak langsung mendukung pencapaian target-target dalam MDGs dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat pada umumnya.

“Kemudian BPOM RI juga melakukan pemeriksaan sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan. Sistem pengawasan obat dan makanan khususnya untuk memutus tali rantai obat dan makanan illegal. Untuk itu BPOM RI meningkatkan koordinasi aktif dan sinergisme lintas sektoral dengan instansi pemerintah terkait penegakan hukum dan organisasi kemasyarakatan, dengan membentuk satgas pemberantasan obat dan makanan ilegal yang terdiri dari bidang pencegahan dan penangkalan serta bidang penegakan hukum,” tambahnya.

Sementara kerjasama yang akan dilakukan oleh BPOM RI dengan pihak luar negeri antara lain National Pharmaceutical Control Bureau Malaysia, HAS Singapura, dan Kemenkes Timor Leste. BPOM RI juga melakukan fungsi pengawasan di daerah tertentu termasuk wilayah administrasi Provinsi Baru, Pelabuhan Laut, Bandara serta perbatasan Negara, seperti di daerah Tarakan, Atambua, Ende, Bima, Baubau, Sofifi, Merauke, Sabang dan Entikong.

Hearing dipimpin oleh ketua komisi IX, Dr Ribka Tjiptaning dan dihadiri 30 anggota dewan. Dalam dengar pendapat ini juga ada beberapa hal yang dikritisi serta apresiasi dari anggota dewan kepada BPOM RI.

Diantaranya terkait iklan obat dan makanan di media online maupun televisi, agar BPOM RI segera bekerjasama dengan komisi penyiaran indonesia (KPI) untuk menertibkan sehingga masyarakat tidak menjadi korban dari iklan tersebut. (rd-)