Benson : Springhill Langgar Perda

04 Februari 2014 - 07:50:10 | 2414 | BERITA DAERAH

DL/03022014/Bandarlampung

Pengembang perumahan elit di wilayah Kemiling yang selama ini telah membangun beberapa rumah contoh dan perkantoran pemasaran tanpa ijin yang jelas dari badan penanaman modal dan perijinan (BPMP) Kota Bandarlampung. Ini merupakan pelanggaran nyata yang harus ditindak tegas.

Demikian Benson Wertha, anggota DPRD Kota Bandarlampung menyikapi adanya keteledoran dari pengusaha perumahan itu.

Sebelumnya kepala BPMP Kota Bandarampung, Nizom memastikan bahwa pihaknya belum pernah mengeluarkan perijinan apapun terkait bangunan yang didirikan Springhill tersebut. “Belum, kami belum pernah mengeluarkan bahkan menandatangani izin untuk bangunan rumah contoh dan kantor pemasaran itu,” kata Nizom, Minggu (2/2).

Nizom baru mendengar beberapa hari terakhir Springhill baru mendaftarkan izin terkait bangunannya tersebut. “Saya baru dengar ada pengajuan beberapa hari ini. Tapi silahkan cek di bagaian perijinan yang lebih detail tahu,” tambahnya.

Terpisah, kabid perijinan BPMP, Khnederi mengakui bahwa baru ada pendaftaran tentang permohonan ijin dari Springhill. “ Memang benar izin mereka belum ada dan ini sedang memasukkan permohonan dan sedang diproses. Sekitar dua minggu lalu mereka dating ke BPMP.

Benson Wertha menegaskan bahwa menurut No.7/2011 telah dilanggar mentah-mentah oleh pengusaha Springhill. Maka ia menyarankan kepada pemerintah Kota agar tidak dengan serta merta mengeluarkan ijin yang diminta Springhill belakangan ini, karena sudah jelas ada pelanggarannya. “Jangan buru-buru terbitkan izinnya, karena mereka sudah membangun terlebih dahulu baru meminta ijin. Selain ini jelas meremehkan kredibilitas pemerintah, juga jelas sudah melanggar peraturan daerah,” kata Benson.

Springhill secara terang benderang telah menyalahi perda no.7/2011 tentang retribusi perizinan tertentu dan Perwali no.40/2011 tentang tata cara pelaksanaan IMB. “dalam perda itu jelas dikatakan bahwa wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah  diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak 3 kali jumlah retribusi terutang atau kurang bayar,” kata Benson.

Benson menegaskan bahwa BPMP harus melihat sisi lainnya selain keinginan mengurus ijin tersebut. “Kita juga harus fair, melihat sisi pelanggarannya. Jangan sampai pengusaha itu seenaknya mempermainkan peraturan daerah ini. Harus diproses juga sisi pelanggarannya baru dikaji ijinnya. Ini sebagai pembelajaran bagi yang lain. Semua kan sudah ada aturannya, jangan semau-maunya saja,” sergah Benson.

Sayangnya direktur operasional Springhill, Bambang enggan berkomentar kepada wartawan ketika dimintai konfirmasi, setelah dihubungi via telepon tidak diangkat dan pesan singkatpun tidak dibalas. (rb-03)