Balitbangtan Adakan Pelatihan Alsintan Dukung Pertanian Modern

14 Oktober 2018 - 05:44:48 | 15552 | NASIONAL

DL/14102018/Jakarta

--- Jumlah bantuan alat mesin pertanian (alsintan) yang disalurkan Pemerintah sejak 5 tahun terakhir mencapai lebih dari 500.000 unit dengan beragam jenis dan tipe alsintan sesuai kebutuhan dan spesifik lokasi.

Namun, menurut hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian (Kementan), perguruan tinggi serta instansi auditor, pemanfaatan bantuan alsintan ini pada umumnya belum optimal. Hal itu karena keterbatasan pengetahuan dan keterampilan penerima bantuan alsintan. 

Kepala Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBP Mektan), Dr. Andi Nur Alam Syah mengungkapkan belum optimalnya pemanfaatan ini bisa dilihat dari pengelolaan alsintan oleh poktan atau gapoktan yang belum seluruhnya melalui UPJA (Unit Pelayanan Jasa Alsintan) dan cenderung memanfaatkan alsintan secara individu.

Pengelolaan dan pemanfaatan alsintan dengan konsep brigade belum dilaksanakan sepenuhnya baik oleh Dinas Pertanian, Unit kerja Korem dan Kodim maupun UPJA.

Terbukti dengan pemanfaatan alsintan yang belum menggerakkan semua alsintan yang ada di masing-masing wilayah secara serempak. “Kondisi ini mengakibatkan kinerja alsintan dibawah kapasitas kerjanya dan masih terbatas pada permodalan poktan atau gapoktan, yang akhirnya menyulitkan dalam perawatan dan pengelolaan alsintan secara berkelanjutan,” jelas Andi Nur Alam Syah.

Lebih lanjut, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementan, Dr. Pending Dadih Permana saat membuka Pelatihan Alsintan sebagai bagian kegiatan pilot percontohan Model Pertanian Modern Berbasis Mekanisasi yang dilaksanakan mulai 7-12 Oktober 2018 di BBP Mektan, Serpong mengungkapkan bahwa pemahaman pertanian modern berbasis mekanisasi dengan menerapkan teknologi digital farming yang dikelola dalam sistem korporasi lahan usaha pertanian, perlu terus diperluas. 

Kementan berupaya melakukan percepatan terwujudnya pertanian modern di Indonesia. Untuk itu telah dilakukan berbagai program antara lain bantuan alsintan, saprotan, asuransi, sarana prasarana irigasi, optimasi lahan dan konsolidasi lahan serta pelatihan teknis dan manajerial untuk usahatani yang menguntungkan. Bantuan tersebut diberikan kepada petani yang mempunyai lahan garapan sehamparan.

“Melalui model pertanian modern berbasis mekanisasi yang dikawal intensif dari perguruan tinggi bersama Dinas Pertanian Kabupaten setempat diharapkan dapat mengakselerasi transformasi teknologi di bidang alsintan maupun layanan jasa alsintan yang transparan dan akuntabel menggunakan sistem digital,” tambahnya.

Harapannya melalui pelatihan ini semua peserta dapat memanfaatkan semaksimal mungkin sehingga terampil mengoperasikan alsintan.

Ke depan, dengan percontohan model pertanian modern berbasis mekanisasi diharapkan dapat berjalan sukses serta dapat segera dikembangkan ke daerah lainnya baik secara mandiri oleh Dinas Pertanian ataupun oleh Poktan, Gapoktan dan kelembagaan tani lainnya.

Lebih jauh Andi Nur Alam Syah menyampaikan bahwa pelatihan ini adalah yang kedua dan dilaksanakan bekerjasama dengan Ditjen PSP, Kementan.

Sinergi ini akan terus berlanjut guna memanfaatkan secara optimal sumberdaya yang ada di BBP Mektan termasuk fasilitas perbengkelan, teknologi alsintan serta SDM profesional yang mendukung.

 Kegiatan pelatihan kali ini diikuti 28 peserta, perwakilan dari UPJA, Perteta (Perhimpunan Teknik Pertanian), dan Dinas Pertanian dari wilayah Konawe Selatan dan Palembang.

Materi yang disampaikan 80% lebih ke praktek tentang pengoperasian, perawatan, dan trouble shooting alsintan khususnya untuk alsintan bantuan dari pemerintah (Traktor Roda Empat/TR4, Jarwo Transplanter dan Combine Harvester). 

Dirjen PSP menambahkan, Kementerian Pertanian melalui Ditjen PSP juga bekerjasama dengan Perteta melakukan pendampingan poktan/gapoktan guna mengoptimalkan pemanfaatan alsintan pada percontohan model pertanian modern berbasis mekanisasi yang melibatkan peran aktif masyarakat tani yang didukung oleh kebijakan dan fasilitasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lis/@)