Makruf Amin Singgung Soal Tanah Di Era Sebelum Jokowi

02 September 2018 - 20:38:35 | 78786 | NASIONAL

DL/02092018/Jakarta

---- Bakal calon wakil presiden Makruf Amin menyinggung persoalan tanah di era sebelum Presiden Joko Widodo memimpin Indonesia.
Pernyataan itu terlontar saat Makruf menjelaskan konsep pembangunan ekonomi berkeadilan yang disebutnya sebagai arus ekonomi baru Indonesia  saat memberi sambutan dalam acara Pekan Orientasi Caleg DPR RI Partai NasDem 2019, di Jakarta, seperti dirilis CNNIndonesia.com Minggu 2 September 2018.

Menurutnya, saat ini pemerintahan Jokowi telah berupaya menghilangkan disparitas atau kesenjangan di berbagai daerah melalui pembangunan infrastruktur dan redistribusi lahan kepada pengusaha kecil, koperasi serta pesantren.

"Makanya ketika ada orang mengatakan bahwa pada masa Jokowi pada masa pemerintah sekarang, banyak tanah-tanah dikuasai sekelompok masyarakat, dia (Jokowi) katakan itu tak benar. “Saya tidak pernah ngasih satu hektare pun pada konglomerat” itu dia (Jokowi) bilang," kata Makruf. 

"Jadi yang ngasih bukan Pak Jokowi, tapi orang sebelumnya itu. Saya tidak tahu orangnya, pokoknya sebelumnya," lanjut Makruf.

Meski tidak menyebutkan, pemerintahan sebelum Jokowi dipimpin SBY selama dua periode. Periode pertama, SBY berpasangan dengan Jusuf Kalla dan di periode kedua dengan Boediono. Sebelum era SBY, Indonesia dipimpin oleh KH Abdurahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Soeharto dan Sukarno.

Ketua Umum MUI nonaktif ini melanjutkan, Jokowi justru mengatakan kepadanya bahwa sebanyak 12,7 juta hektare lahan tersisa dibagikan kepada koperasi dan pesantren.

"Saya kira ini pemihakan beliau pada kelompok usaha kecil dan beliau juga menawarkan program kemitraan. Jangan dibenturkan," ujarnya.

Selain itu, Makruf mengatakan saat ini ada kelompok yang juga mengembuskan isu yang disebut Mari Bung Rebut Kembali

"Kata presiden tidak mari bung rebut kembali, tapi kemitraan, kolaborasi antara pengusaha, koperasi bersama kemitraan," ujarnya. 

Dengan kemitraan, kata Makruf, maka produk hasil tanah yang ditanami rakyat dibeli melalui dengan sistem kolaborasi. Konsep ini disebut memberi nilai tambah pada produk lokal untuk dapat bersaing.

"Saya diberi informasi, di Sulawesi Selatan itu yang namanya coklat cuma seribu rupiah tapi begitu masuk Singapura jadi Rp19 ribu. Berarti, nilai tambah tidak dimiliki pengusaha lokal. Mari kita upayakan agar nilai tambah diperoleh oleh pengusaha kita di daerah," katanya. (*)