DPRD Minta Stop Setoran Proyek

25 Agustus 2018 - 17:33:39 | 7641 | POLITIK

DL/25082018/Kota Metro

---- Atas dasar temuan pihak BPK  yang menemukan kesalahan pengerjakan proyek di Kota Metro senilai Rp3 milyar di tahun anggaran 2017 untuk dikembalikan ke Kas daerah. Pihak  BPK meminta para kontraktor  mengembalikan uang negara atas pekerjaannya yang dianggap melanggar ketentuan.

Terkait hal ini, pihak Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Metro memanggil  Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Pemkot Metro Roby guna dimintai keterangan atas temuan tersebut, Senin 20 Agustus 2018.

Usai melakukan pertemuan dengan pihak DPRD, kepada awak media  Kabid Cipta Karya Roby mengatakan, menurutnya untuk pengebalian uang ke kas daerah atas perintah BPK sudah dilakukan oleh pihak kontraktor.

“Sudah terbayarkan, tinggal sisanya yang masih belum dibayarkan senilai Rp900 juta lagi dari proyek tahun 2017. Terhitung pelunasan pengembalian uang negara untuk Kas Daerah tinggal 10 hari lagi,”jelasnya.

Menyikapi hal ini, pihak DPRD meminta Dinas PUPR mengevaluasi temuan BPK dengan meminta Dinas untuk tidak menarik setoran proyek lagi kepada kontraktor. Hal itu guna tercapainya pekerjaan yang maksimal dan berkualitas.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Metro, Nasrianto Effendi mengatakan,selaku leading sektor Dinas PUPR hendaknya melakukan evaluasi terhadap temuan BPK terhadap proyek yang ada. Ia juga meminta dinas PUPR menindak lanjuti sesuai ketentuan, sehingga seluruh pekerjaan fisik hasilnya berkualitas.

Tidak hanya itu,Dewan juga menilai, pekerjaan yang dilakukan tidak diawal waktu sehingga menimbulkan persoalan, sehingga pihak pemborong tidak punya waktu yang cukup untuk melakukan pekerjaannya, sehingga berdampak pada kualitas pekerjaan yang buruk.

Dengan tegas pihak Dewan juga meminta agar Dinas PUPR mengevaluasi semua bentuk pembiayaan yang tidak jelas yang harus dihapuskan. Dengan adanya pungutan yang tak jelas atau pungli, membuat pemborong melaksanakan proyeknya tidak maksimal.

“Jadi jangan ada istilah setoran proyek kepada pemborong yang mengakibatkan pemborong terbebani, sehingga berimbas pekerjaannya tidak maksimal dan berkualitas.BPK menemukan adanya kesalahan pada pekerjaan rekanan. Mereka tidak akan maksimal mengerjakannya, jikamasih ada  pembiayaan yang tak jelas untuk mendaptkan proyek tersebut,”tandasnya. (Igun)