Empat Terdakwa Korupsi Kapal Divonis Berbeda

24 Agustus 2018 - 08:42:26 | 39231 | HUKUM & KRIMINALITAS

DL/24082018/Bandarlampung

---- Empat terdakwa kasus korupsi pengadaan kapal penumpang di Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran, divonis berbeda. Majelis Hakim yang dipimpin Samsudin memvonis ketiga terdakwa yakni mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran, Maddawami, Abu Chalifah dan Cendra Hadi dihukum masing-masing selama satu tahun penjara.

Selain pidana penjara, ketiga terdakwa juga dibebankan membayar denda sebesar Rp 50 juta subsideir satu bulan kurungan.

Sedangkan satu terdakwa lainnya yakni Sri Andawati divonis lebih tinggi selama dua tahun dan enam bulan lantaran tidak mengembalikan keuangan kerugian negara sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan yang meringankan ketiga terdakwa yakni telah mengembalikan seluruh kerugian sebesar Rp341 juta. Sedangkan terdakwa Sri tidak ikut mengembalikan," kata Samsudin saat diwawancarai usai sidang yang digelar di PN Tanjungkarang, Rabu 23 Agustus 2018.

Diberitakan sebelumnya, keempat terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama Maddawami, Chandra Hadi, Abu Chalifah dituntut selama satu tahun dan enam bulan. Sedangkan Sri dituntut selama tiga tahun.

"Abu Chalifah diwajibkan membayar denda sebesar Rp50 juta subsider satu tahun dan Sri diwajibkan membayar denda sebesar Rp50 juta subsider enam bulan. Sedangkan dua terdakwa lainnya telah memulangkan kerugian negara," terangnya Syamsudin.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kalianda Andy Pramono mengatakan, Kepala Dinas Perhubungan Pesawaran dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Menurutnya, terdapat banyak kejanggalan dalam pengerjaan kapal penumpang yang dikerjakan oleh terdakwa seperti mesin kapal semestinya kapasitasnya lebih besar setelah dipasang namun tidak sesuai.

"Selain itu bodi kapal seharusnya sesuai RAB namun dibangun menggunakan triplek, pada bagian kapal tidak ada faktor keselamatan. Dari hasil investigasi BPK kerugian negara akibat perbuatan terdakwa mencapai Rp341 juta," jelasnya. (ver)