Irwandi Kabur, Hakim Perintahkan Jaksa Jemput Paksa

14 Agustus 2018 - 21:03:07 | 16632 | HUKUM & KRIMINALITAS

DL/14082018/Bandarlampung

---- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dipimpin Ahmad Lakoni yang menyidangkan perkara pidana pemalsuan tanda tangan atas nama terdakwa Irwandi menegaskan agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) segera menghadirkan terdakwa dalam persidangan berikutnya.

Hakim juga menegaskan jika sampai pada jadwalnya tetap tidak hadir, maka Pengadilan akan memutus perkara ini tanpa kehadiran terdakwa Irwandi. Ini ditegaskan Hakim saat persidangan lanjutan perkara ini di PN Tanjungkarang, Selasa 14 Agustus 2018.

Sidang dengan agenda pembacaan putusan tersebut, kembali ditunda pada 21 Agustus 2018 mendatang.

Menanggapi hal ini, JPU Mala Kristine menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan pemanggilan dan membuat surat DPO untuk terdakwa.

"Kami telah melakukan pemanggilan dua kali secara patut, namun terdakwa tidak juga hadir. Lalu majelis Hakim membacakan penetapan agar kami menghadirkan terdakwa secara paksa," kata Mala usai sidang yang digelar di PN Tanjungkarang, Selasa 14 Agustus 2018.

"Apabila masih tidak hadir juga pada minggu depan, maka putusan tetap akan dibacakan tanpa kehadiran terdakwa," tambah Mala.

Penasehat Hukum Mundur

Sebelumnya, tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa yakni Toni Samanta mengaku telah mengundurkan diri dari kasus pemalsuan tanda tangan surat keterangan tanah (sporadik) yang dilakukan oleh terdakwa Irwandi.

"Mohon maaf, sampai saat ini detik ini tidak ada kabar klien kami, Irwandi), kami PH Irwandi mengundurkan diri dari perkara ini," ungkap Tony dalam persidangan.

Tony mengaku bulat untuk mundur dari persidangan ini mengingat pertimbangan yang saat ini antara dirinya dengan terdakwa sudah berbeda visi.

"Kami sudah berusaha melakukan koordinasi untuk mendatangkan terdakwa tapi tetap gak mau dan orang tua mengaku telah menghilang. Sudah kami usahakan menemui di tempat kerja, namun yang bersangkutan juga tidak ada," ungkapnya.

Diketahui, permasalahan ini berawal dari perkara pemalsuan tanda tangan surat keterangan tanah (sporadik) oleh kakak kandung anak menantu Darwin Muchlis yakni Irwandi.

Dalam surat dakwaannya, JPU menjelaskan, awalnya Darwin hendak menaikkan surat tanah sporadik menjadi sertifikat tahun 2016, namun surat sporadik tersebut tidak ada dan mengira terselip.

Namun pada bulan Agustus 2017, Darwin mendapat informasi bahwa surat sporadik tersebut berada di Bank BRI Unit Pasar Tugu dan telah dianggunkan oleh Irwandi.

Darwin pun mengecek kebenaran informasi di Unit BRI Pasar Tugu. Dan ternyata informasi tersebut benar telah dianggunkan oleh Irwandi namun menggunakan surat kuasa yang ditanda tangani Darwin.

Darwin pun merasa tidak menandatangani surat kuasa tersebut,  bahkan, saksi Febriano Harmara Hadi selaku marketing menjelaskan bahwa ia didatangi terdakwa untuk mengajukan peminjaman dan saksi menjelaskan persyaratannya.

Atas dasar perkara tersebut, JPU Mala mendakwa Irwandi dengan Pasal 263 ayat (1) tentang pemalsuan dokumen dan Pasal 263 ayat (2) tentang pemalsuan yang merugikan. JPU pun menuntut terdakwa dengan hukuman tiga tahun dua bulan kurungan. (ver)