Stop Pansus, DPRD Tak Boleh Lampaui Kewenangan Penyelenggara Pemilu

13 Agustus 2018 - 11:15:13 | 10017 | POLITIK

DL/13082018/Bandarlampung

----- Proses pemilihan gubernur Lampung sudah selesai. Dan seluruh tahapan sengketa juga sudah memberikan keputusan tetap, maka DPRD Lampung juga harus menghentikan Pansus money politic terkait Pilgub.

Karena seluruh lembaga hukum di negeri ini terkait Pemilu sudah memberikan keputusan, dan DPRD Lampung tidak boleh melampaui kewenangan penyelenggara Pemilu.

Demikian, H. Riza Mirhadi, SH, anggota komisi I DPRD Provinsi Lampung dari Partai Golkar menegaskan di depan puluh media yang meliput jalannya penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Periode 2019-2024, Ir. H. Arinal Djunaidi - Hj.Chusnunia, M.Kn, Ph.D  oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung di Ballroom Hotel Novotel Bandarlampung, Minggu 12 Agustus 2018.

Kyai Riza  menegaskan jika dua lembaga hukum sah yang terkait dengan sengketa Pemilu saja sudah memberikan putusannya, maka semua pihak dapat menghormatinya. “Tak ada lagi proses hukum lain terkait Pilkada Gubernur dan Wagub Lampung, kecuali penetapan oleh KPU Lampung. Selebihnya sudah selesai,” ungkapnya.

MK dan Bawaslu

Diketahui sebelumnya, telah keluar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh gugatan yang diajukan dari pasangan Calon Gubernur Lampung yang keberatan.

"Berdasarkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor : 41/PHP.GUB-XVI/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 memutuskan menolak seluruh Gugatan Pasangan Ridho-Bahtiar, kemudian putusan Nomor : 46/PHP.GUB-XVI/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 yang juga menolak gugatan yang diajukan pasangan Herman-Sutono, sehingga poses Pilkada ini telah selesai dilaksanakan," ujar Riza Mirhadi.

Bawaslu RI juga menolak memori keberatan yang diajukan oleh pelapor Mingrum Gumay - Herman HN (Herman HN - Sutono) dan Fajrun Najah Ahmad - Levi Tuzaidi (M Ridho Ficardo - Bachtiar Basri) terkait putusan pemeriksaan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh Bawaslu Lampung.

"Bawaslu RI menolak keberatan pelapor dan menyatakan menguatkan putusan Bawaslu Provinsi Lampung, Nomor : 002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 pada tanggal 19 Juli 2018. Serta Bawaslu RI juga menolak keberatan nomor register 003/KB/BWSL/2018 dan putusan tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Bawaslu RI Abhan atas nomor register 004/KB/BWSL/2018, Bawaslu RI menolak keberatan pelapor dan menyatakan menguatkan putusan Bawaslu Provinsi Lampung, Nomor : 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018." Tuturnya. (lis/tim)