DPRD Berikan Beberapa Catatan Untuk Pemkab Lamteng

01 Agustus 2018 - 21:34:41 | 65124 | PARLEMENTARIA

DL/01082018/Lampung Tengah

---- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah kembali menggelar Rapat Paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Lalu tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah, dan Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, nomor 02 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Lampung Tengah, A. Junaidi Sunardi, dan dihadiri oleh 31 anggota dewan serta Wakil Bupati Loekman Djoyosoemarta, dan jajaran Forkopimda, Selasa 31 Juli 2018.

Dalam kesempatan itu, ketua Pansus LPPA TA 2017, M. Gofur mengatakan pada saat melaksanakan pembahasan dan pengkajian LPPA ini ada beberapa catatan, diantaranya yakni Rasio Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah. Lalu penarikan pajak restoran yang belum maksimal, penyelesaian piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Setelah kami melaksanakan pembahasan dan pengkajian LPPA, maka kami sampaikan beberapa catatan yang bisa menjadi perbaikan Pemda Lampung Tengah.  Rasio PAD terhadap APBD masih sangat rendah,  tahun 2017 rasio masih 6.26 persen. Ini barti ketergantungan kita terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Maka perlu upaya yang penting supaya PAD kita terus meningkat," ujar Gofur.

Disamping itu, dari sektor pajak Restoran Pansus LPPA menilai masih banyak potensi yang masih bisa di tingkatkan lagi dari penarikan pajak restoran.

"Dari pajak Restoran, kami melihat ada potensi untuk bisa ditingkatkan, dari diskusi kami dengan OPD menghasilkan metode penarikan pajak secara elektronik. Supaya tidak ada kebocoran PAD, " terangnya.

Lalu NJOP Kabupaten Lampung Tengah perlu dilakukan evaluasi, karena dapat menjadi potensi peningkatan PAD khususnya di wilayah perkotaan.

Kemudian piutang PBB yang masih tinggi, lantaran kepatuhan penarik PBB masih rendah, disarankan jika ada kebocoran supaya bisa ditindak tegas.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Lampung Tengah,  Loekman Djoyosoemarto mengucapkan terimakasih kepada Pansus LPPA yang telah saran dan rekomendasi untuk kebaikan dan kemajuan kabupaten ini,  serta untuk kesejahteraan masyarakat.

"Terimakasih kepada Pansus LPPA atas saran dan rekomendasinya yang bersifat konsumtif kami yakini itu untuk perbaikan Lamteng, guna meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.  Terkait rasio PAD yang masih rendah karena pemungutannya sudah sesuai UUD nomer 28 tahun 2009 tentang pajak retribusi daerah disesuaikan potensi. Namun kami akan tetap komitmen untuk meningkatkan PAD seperti saran DPRD, " terangnya.

"Kami akan terus gali potensi pajak rumah makan, dan mendata ulang rumah makan yang ada di Lamteng, supaya dapat lebih optimal. Lalu untuk peningkatan PBB kami akan terus berupaya meningkatkan NJOP PBB. Terkait masih adanya penyetoran PBB yang belum tepat waktu kami sudah koordinasi dengan Bank terkait supaya memberlakukan setoran di hari yang sama. Sementara untuk piutang PBB kami akan terus minimalisir dan menjemput bola, " tandasnya. (ADV/Ted)