DPRD Nyatakan Proyek Flying Fox Ilegal

25 Juli 2018 - 11:27:06 | 1728 | PARLEMENTARIA

DL/25072018/Kota Metro

---- Proyek Flying Fox di kawasan wisata Sumbersari Bantul Kecamatan Metro Selatan menjadi sorotan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Anggota Komisi II DPRD Kota Metro Alizar, pasalnya, proyek flying fox tersebut menyedot anggaran cukup fantastis mencapai Rp2 miliar pada TA 2018, dan hebatnya, proyek tersebut tidak melalui proses lelang secara terbuka melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Metro.

“Iya tadi sudah saya cek di lpse.metrokota.go.id tidak tertera lelang proyek tersebut. Bila ini benar, artinya SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sudah melanggar Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah,” jelas  Jinggo, pada Senin 23 Juli 2018.

Jika SKPD tidak melakukan lelang melalui LPSE lanjut Jinggo, maka itu dianggap ilegal, karena dalam Perpres tersebut dijelaskan bahwa pengecualian terhadap lelang LPSE hanya berlaku terhadap proyek Pengadaan Langsung, Penunjukkan Langsung (PL), Kontes, Sayembara dan Swakelola.

“ Sesuai Perpres No.16 Tahun 2018  itu diwajibkan kepada seluruh SKPD melakukan lelang melalui LPSE. Tetapi khusus untuk proyek yang nilainya diatas Rp200 juta. Dan itu harus memenuhi beberapa kategori juga. Tidak asal melakukan PL atau Swakelola juga. Harus dilihat dan ditinjau dari apsek hukumnya, layak atau tidak proyek itu PL dan dilakukan lelang manual, kalau tidak layak maka itu berbenturan dengan Perpres tadi," tandasnya. (Igun)