Warga Korea Dihukum 1 Tahun Penjara dan Denda Rp1,5 M

06 Juli 2018 - 18:11:03 | 540 | HUKUM & KRIMINALITAS

DL/06072018/Bandarlampung

---- Dua terdakwa kasus pembalakan liar di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) divonis berbeda. Majelis Hakim yang dipimpin Aslan Ainin, memvonis terdakwa Yang Cih Jung (53) yang merupakan warga WNA asal Korea ini selama satu tahun dan satu bulan. Sedangkan Muhammad Ade Hendrik dihukum selama satu tahun kurungan.

Selain pidana penjara, para terdakwa masing-masing dijatuhi pidana denda sebesar Rp1,5 miliar subsider empat bulan penjara.

"Kedua terdakwa dinyakatakan bersalah melanggar Pasal 33 ayat (3) junto pasal 40 UU RI No 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya junto pasal 55 Ayat (1) tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Jo pasal 55 Ke 1 jo pasal 64 Ayat 1 KUHP," tutur majelis Hakim.

Dalam dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Candra Saptaji, menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa bermula dari terdakwa Yang Cih Jung selaku Direktur PT Indomarin Aquaculture Farm, akan membuat tambak udang kemudian terdakwa menghubungi saksi Aan Jamaluden, untuk menghitung jumlah biaya, mencari lokasi, rekanan serta mengurus perizinan untuk tambak tersebut.

Saksi Aan kemudian menghubungi Ade Hendrik, untuk mencari lahan itu, dimana saksi Ade menyarankan untuk membuat tambak di Provinsi Lampung. “Keduanya kemudian mencari lokasi,” kata Jaksa.

Berdasarkan saran dari saksi Aan, terdakwa memberikan tugas pembuatan kolam tambak kepada saksi Ade selaku komisaris PT Delivery Sinar Sentosa.

“Pada 17 Agustus terdakwa telah memasukkan tiga unit alat berat jenis eskavator untuk membuat tambak milik PT Indomarin,” kata jaksa.

Pada saat memasukkan alat berat ke lokasi, telah terjadi pertahanan jalan yang dilakukan para pekerja, dari hasil pengecekan ahli pekerjaan yang dilakukan tersebut masuk ke wilayah hutan TNBBS, serta masuk ke wilayah khusus sesuai dengan SK Jendral Perlindungan Hutan.

“Berdasarkan keterangan ahli bahwa pekerjaan yang dilakukan terdakwa melanggar pasal 33 Undang undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem,” kata Jaksa.

Selain itu, berdasarkan ayat (3) yang menetapkan setiap orang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip zona pemanfaatan dari zona lain dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, bahwa setiap kegiatan yang dilakukan di dalam wilayah TNBBS adalah harus berdasarkan izin Menteri.

Selain itu pada 24 Agustus 2017 saksi Ade telah memerintahkan pekerjanya membangun gudang logistik untuk menampung barang barang milik PT Delivery Sinar Sentosa, dari hasil pengecekan terhadap bidang yang telah didirikan itu masuk wilayah kordinator 6404 masuk wilayah TNBBS.

Selanjutnya, dari penelitian dan pengecekan ahli setiap pembanguan gudang, pengerjaan land clearing, pembuatan tambak yang dilakukan orang perorang dipastikan tidak sesuai dengan fungsi hutan taman nasional.

Bahwa dengan adanya kegiatan pembuatan kolam tambak yang belum dilengkapi izin lingkungan oleh PT Indomarin Aquaculture Farm yang dikerjakan oleh PT PT Delivery Sinar Sentosa, dapat mempengaruhi Cagar Budaya Laut dan Taman Nasional Bukit Barisan. (ver)