Makin Ruwet, Tanah Diserobot, Motor Juga Ditahan

05 Juli 2018 - 09:56:27 | 701 | HUKUM & KRIMINALITAS

DL/05072018/Lampung Selatan

---- Nasib mbah Wakidi (76) yang menuntut haknya sendiri, atas tanah miliknya yang saat ini diduga diserobot aparat Desa Mandah Lampung Selatan malah makin tak karuan.

Setelah kericuhan yang terjadi akhir bulan Juni 2018 di lokasi tanah sengketa, kini motor molik Sriyanto yang tak ada kaitannya dengan persoalan tanah, justru ditahan Polsek Natar untuk barang bukti.

Motor Yamaha Smash 110 BE 6497 EO milik Sriyanto, adalah kendaraan pribadi yang tak terkait dengan peristiwa penyerobotan tanah oleh Kepada Desa atas tanah milik Wakidi orang tua Sriyanto.

“Saat itu saya datang ke lokasi dan motor itu kan saya titip ke tetangga sebelah rumah sengketa, biar dibawain pulang. La kok sekarang malah ada di Polsek untuk barang bukti ini gimana yaa,” tutur Sriyanto.

Sementara dalam pengurusan kasus yang dilaporkan ke Polsek Natar sampai saat ini tak kunjung dapat tanggapan yang jelas. Bahkan Kuasa Hukum mbak Wakidi yang menangani kasus ini Darozy Candra dari LBH juga belum bisa memastikan mendapatkan keterangan yang terang soal kasus ini.

“Sekiranya tak ada jalan terbaik untuk ditempuh di Polsek ini yang tim akan langsung saja ke Polda Lampung.  Kami sudah berusaha procedural, tetapi kalau tanggapannya begini ya sudah apa boleh buat kami harus tempuh jalur lain. Kami hanya perlu keadilan,” kata Chandra.

Kuasa Hukum berharap ada semacam solusi awal tentang kasus penyerobotan tanah ini, apalagi ditambah dengan mengkaitkan sepeda motor milik keluarga korban yang tak terkait masalah justru menjadi barang bukti.

Ribut Mulut

Pada awalnya, keluarga Wakidi berniat akan membangun usaha dan mendirikan bangunan di tanah miliknya seluas sekitar 600 meter di pinggir jalan desa Mandah. Tanah itu saat ini sebagian didirikan kantor BUMDES Desa Mandah oleh aparat desa setempat tanpa hak.

Ketika itu keluarga sedang menurunkan batu untuk bangunan, didampingi kuasa hukumnya Darozi Chandra dan rekan bersama beberapa awak media massa. Menurut Chandra waktu itu perangkat desa sudah dkonfirmasi, termasuk Babinkamtibmas.

Namun saat itu justru mendapat hambatan dari Kepala Desa Mandah Sutrisno dan Sekdesnya Yuldi Ismail, yang dengan emosional menghalangi kegiatan itu, bahkan sempat memancing kericuhan meskipun baru pada tahap perang mulut dengan kuasa hukum Wakidi.

Namun yang disayangkan, justru aparat desa melakukan penghinaan profesi LBH. Dengan mengatakan LBH Tai Kucing dan saat itu beberapa awak media juga diancam bahkan dikejar.

Seluruh aktivitas itu direkam oleh awak media sebagai barang bukti untuk kasus penyerobotan tanah ini karena termasuk ada kata-kata kasar yang bernada SARA yang akan menjadi dasar pada laporan ke pihak Kepolisian.

Dan saat itu pihak Wakidi, Kuasa Hukum dan awak media menyingkir untuk menghindari provokasi kepada warga oleh kepala Desa yang kalap, bahkan menantang tidak takut dilaporkan ke Polda sekalipun.

Laporan ke Polisi

Menindak lanjuti kasus ini maka Kuasa Hukum Wakidi melaporkannya ke Polsek Natar, Jumat 29 Juni 2018. “Kami sudah tunaikan laporan ke Polisi. Dimulai dari Polsek Natar. Mereka menantang kita laporkan ke Polda. Tapi ka nada prosedurnya, jadi ke Polsek dulu,” kata Chandra.

Laporan Wakidi diterima dan ditanda tangani oleh Kanit SPK Polres Lampung Selatan yakni Aiptu Bambang Suwandi dengan tanda terima laporan atau  STPL :LP/B-590/VI/2018/SPKT atas penyerobotan lahan yang dilakukan oleh Kepala Desa Mandah Natar Lamsel Sutrisno cs.

Menurut Kanit Harda Polres setempat Ipda. Amrizal saat bahas kasus penyerobotan tanah  dengan kuasa hukum mbah Wakidi sempat dikutip oleh pers adanya dugaan lain dibalik kerasnya aparat Desa yang mati-matian pertahankan Bumdes tersebut, disinyalir keterkaitan penggunaan dana Pemerintah.

Sementara Kasi Humas Polres Lamsel Iptu Dahlan  kepada wak media mengatakan pihaknya akan melakukan proses sesuai prosedur dalam hal penanganan setiap laporan.

Menanggapi dugaan kasus ini Dahlan sangat menyayangkan oknum Kades yang seharusnya jadi panutan oleh masyarakatnya justru menyerobot tanah warganya sendiri dengan alasan tanah tersebut merupakan kas Desa alias milik masyarakat Desa dan tak peduli korban memiliki surat yang kuat secara hukum dan ini harus menjadi pelajaran bagi kepala Desa lainnya agar tidak berprilaku otoriter dan hargai dan patuhi hukum. (ros)